Kepercayaan Masyarakat atas Kinerja Pemerintah Berantas Korupsi Menurun

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah memberantas korupsi menurun. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkapkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah memberantas korupsi menurun dari 33,6 persen pada November 2022 menjadi 31,4 persen pada Desember 2022.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, faktor ini menjadi salah satu penilaian publik memberi rapor biru kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Adapun penilaian lain mencakup situsi ekonomi nasional dan politik.

“Dari berbagai indikator yang agak kurang positif di sini, yang lainnya positif, tapi soal pemberantasan korupsi, mereka yang mengatakan baik di bulan November itu sekitar 33,6 persen. Itu di Desember turun jadi 31,4 persen,” ujar Burhan dalam rilis survei yang digelar secara virtual bertajuk “Kinerja Presiden, Elektabilitas Bakal Capres dan Partai Jelang 2024”, pada Rabu (4/1/2023).

Menurutnya, data ini harus direspons pemerintah dengan memperbaiki kinerja dalam pemberantasan korupsi. Rapor biru juga ditunjukkan dalam bidang lain yakni ekonomi nasional, kondisi politik, kondisi keamanan, hingga kondisi penegakan hukum secara umum.

Pada kondisi ekonomi nasional publik merasa cukup puas dengan pemerintahan Jokowi pada angka 22,7 persen sedangkan yang menyatakan buruk sebesar 26,2 persen. Penilaian masyarakat terhadap kinerja perekonomian turut dipengaruhi atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun padal tanggal 3 September 2022 angka ketidakpuasan turun.

Sedangkan penilaian terhadap kondisi politik, sebanyak 37,8 persen masyarakat menilai baik atau sangat baik. Lebih tinggi dari masyarakat yang menilai kondisi politik buruk sebanyak 19,2 persen. “Tapi kalau kita lihat tren, mereka yang mengatakan kondisi politik baik di bulan Desember 2022 itu, mengalami peningkatan yang cukup panjang sekitar 4-5 persen. Sementara yang mengatakan buruk, itu turun,” lanjut Burhan.

Penilaian masyarakat terhadap kondisi keamanan cukup tinggi berada pada angka 59,3 persen. Penilaian pada bidang keamanan ini menjadikan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi cukup tinggi, secara umum di atas 50 persen. 

“Ini trennya overtime, inilah yang membuat approval rating Jokowi relatif terjaga di atas 50 persen, karena kondisi keamanan bahkan di masa pandemi sekalipun, itu tidak sampai di bawah 50 persen. Jadi positif sekali 59,3 persen baik, (dan) buruk 11,9 persen,” paparnya.

Terakhir pada kondisi penegakan hukum, Burhan menyatakan bahwa ada penunjukkan perbaikan persepsi publik termasuk dalam persoalan penegakan hukum. “Trennya kondisi penegakan hukum rata-rata lebih positif dibandingkan bulan November, meningkat,” pungkasnya.